Jakarta, Detak Indonesia--Aktivis Kemanusiaan mantan Komisioner HAM Natalius Pigai mengkritik keras Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang melakukan penerimaan Praja IPDN dari Papua 90 persen bukan Putra Daerah Papua. 

"Saya tersinggung dan mengecam keras  Pemerintahan Jokowi, Saudara Mendagri, Tjayo Kumolo, Kader PDIP," kata Natalius Pigai Kamis (6/9/2018). 

Menurut Natalius Pigai,  Yang Terhormat Pak Jokowi dan Pak Tjahyo Kumolo, Presiden dan Mendagri Kader PDIP, sejak Bangsa ini didirikan, kita berkomitmen bangun bersama secara tanggung renteng. Membangun Mosaik Indonesia bukan adagium yang bersifat simbolik tetapi bisa diwujudkan sebagai kawa candradimuka Bhinneka  secara substansial. 

Salah satu kekuatan perekat NKRI adalah distribusi kekuasaan yang merata di seluruh negeri, semua anak bangsa terwadahi dalam mesin perubahan atau subjek pengelolaan negara supaya mereka merasa memiliki negeri ini. 

IPDN didirikan untuk memperkuat ketataprajaan birokrasi pemerintanan daerah sebagai wujud nyata otonomi berbasis lokal sesuai amanat pasal 18, UUD 1945 yaitu Indonesia yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Berkenan Kalau dilihat dari hasil penerimaan akhir IPDN representasi wilayah Papua 90 persen bukan putra daerah.

"Artinya anda berdua telah melecehkan bangsa pribumi Papua. Saya sayangkan kalian bisa lakukan diskriminasi akut tanpa mempertimbangkan kebijakan afirmasi bagi putra/putri daerah untuk belajar mengenyam pendidikan tata praja di sekolah terhormat di Kementerian Dalam Negeri yang kalian pimpin saat ini. Akibatnya jangan kalian kecewa kalau suatu saat mereka ini tidak dipakai sebagai kekuatan birokrasi di daerah. Sekali lagi sebagai mantan Pimpinan Komnas HAM saya ingatkan amanat konstitusi HAM bahwa “negara tidak boleh melakukan diskriminasi dan segregasi atas dasar pertimbangan etnis, ras, golongan dan antar agama. Saya sangat tersinggung dengan Pemerintahan yang diskriminatif yang membiarkan rasialisme berkembang di negeri Pancasila," tegas Natalius Pigai. 

"Saya minta Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh memberi dukungan biaya pendidikan dengan membebani APBD yang dikumpulkan dengan keringat rakyat Papua sebagai konsekuensi atas keputusan Kementerian Dalam Negeri yang diskriminatif terhadap rakyat Papua asli," tegas Natalius marah. 

"Saya harus sampaikan kepada Mendagri bahwa ini bukan soal Afirmasi, tetapi hentikan sogok menyogok dalam masuk IPDN. Di Papua orang tua pendatang yang kaya-kaya dan punya duit sering kali sogok ke panitia menyebabkan orang asli yang tidak punya koneksi tidak bisa lulus. Orang Papua sekarang sudah sangat terlalu pintar-pintar. Amerika saja anak-anak Papua sudah ribuan sekolah di berbagai universitas di Amerika sana," tutup Natalius.(*/di)